Pelarangan Buku di Indonesia dari Jaman ke Jaman

Pelarangan Buku di Indonesia dari Jaman ke Jaman

Yang Dilarang Menulis

”Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian.” – Pramoedya Ananta Toer

Dalam sejarah negeri ini, dua kali negara mencabut hak berkarya sekelompok besar pengarang sekaligus. Yang pertama ditujukan kepada para penandatangan Manifes Kebudayaan, sedang yang kedua kepada para sastrawan Lekra dan yang dianggap sastrawan Lekra.

Pelarangan karya pendukung Manifes Kebudayaan

Pada 8 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan pernyataan yang isinya melarang Manifes Kebudayaan:

Kami, Presiden Republik Indonesia, Panglima Tertinggi Angkatan Perang, Pemimpin Besar Revolusi, dengan ini menyatakan bahwa demi keutuhan dan kelurusan jalannya revolusi, dan demi kesempurnaan ketahanan bangsa, apa yang disebut Manifesto Kebudayaan yang disingkat menjadi Manikebu dilarang.

Sebab larangan itu ialah karena Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai pancaran telah menjadi garis besar haluan negara dan tidak mungkin didampingi dengan manifesto lain, apalagi kalau manifesto lain itu menunjukkan sikap ragu-ragu terhadap revolusi dan memberikan kesan berdiri di sampingnya, padahal demi suksesnya revolusi maka segala usaha kita jalankan di atas rel revolusi menurut petunjuk-petunjuk Manipol dan bahan indoktrinasi lain-lainnya.(Sumber: Antara, 10 Mei 1964)

Sejak keluarnya pernyataan itu, 20 sastrawan penandatangan Manifes Kebudayaan mengalami kesulitan dalam mempublikasi dan mengedarkan karya-karya mereka. Majalah Sastra yang merupakan penampung utama karya-karya mereka berhenti terbit karena kesulitan manajemen dan keuangan setelah pelarangan. Penerbitan lain, kecuali majalah Basis, menolak mempublikasi karya-karya mereka, atau menerima asal nama penulisnya tidak dicantumkan. Pada April 1965 ’Pimpinan Departemen PD dan K’ melarang karya-karya pendukung Manifes Kebudayaan digunakan sebagai bahan ajar. Keputusan itu baru dicabut oleh Deputi Menteri Pendidikan Dasar pada Juni 1966.

Pelarangan karya para pengarang Lekra

Dalam rangka operasi pembasmian Gerakan 30 September 1965 salah satu target serangan militer adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Para anggota organisasi kebudayaan ini menjadi korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembunuhan kilat dan penghilangan paksa, penyiksaan, kerja paksa dan pembuangan, dan berbagai tindak kekerasan lain.

Pada 12 Maret 1966, Soeharto mengumumkan pelarangan dan pembubaran Lekra serta organisasi-organisasi kiri lainnya. Namun sebelum itu, pada 30 Desember 1965, Pembantu Menteri Bidang Teknis Pendidikan, Kol. (Inf.) Drs. Setiadi Kartohadikusumo, atas nama Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (PD & K), mengeluarkan instruksi yang melarang penggunaan 70 judul karya para sastrawan Lekra sebagai bahan ajar, serta melarang 87 nama yang dikategorikan sastrawan Lekra dan kolumnis majalah/surat kabar kiri untuk berkarya. Instruksi itu tidak pernah dicabut hingga saat ini.

Sebagian di antara para pengarang terlarang yang namanya tercantum dalam daftar PD & K, juga para pengarang Lekra lain yang namanya lupa dicantumkan Setiadi tapi tetap mengalami pemberangusan, akhirnya harus berganti nama atau hidup di pengasingan agar dapat tetap berkarya. Baru setelah kejatuhan Soeharto dan gerakan Reformasi berhasil merebut kembali tiga kebebasan dasar, karya-karya mereka bermunculan kembali.

PELARANGAN BUKU DI ERA REFORMASI 

Gerakan Reformasi berhasil merebut kembali kemerdekaan berkumpul, berserikat, dan berpendapat setelah puluhan tahun diberangus di bawah Rezim Orde Baru. Kemenangan tersebut dikukuhkan oleh MPR melalui Perubahan Kedua UUD Negara RI Tahun 1945. Pada 2004, DPR mencabut kewenangan Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran barang cetakan melalui UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Akan tetapi, pada 2006 Kejaksaan Agung kembali melarang peredaran buku.

Buku yang dilarang pertamakali, pada era ini adalah pamflet yang ditulis Ma’sud Simanungkalit yang berjudul Kutemukan Kebenaran Sejati dalam Al Qur’an. Karena UU Kejaksaan RI yang baru tidak lagi memberi kewenangan pada Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran buku, maka Kejaksaan Agung bergayut pada UU peninggalan keadaan darurat periode Demokrasi Terpimpin, yaitu No. 4/PNPS/1963, untuk membenarkan keputusannya.

Pada 2007 Kejaksaan Agung bertindak semakin agresif dengan melarang 13 buku teks sejarah untuk SLTP dan SLAyang mengacu pada Kurikulum 2004. Kejaksaan Agung berdalih buku-buku tersebut memutar balik sejarah karena tidak mencantumkan kata ’PKI’ dibelakang ‘G-30-S’ dan tidak memasukkan Peristiwa Madiun 1948. Di tingkat lapangan, sejumlah kejaksaan negeri/tinggi memperluas pelarangan tidak hanya pada 13 judul buku, tapi juga pada buku-buku teks sejarah lain. Kejaksaan Tinggi Pangkal Pinang bahkan memperluas pelarangan hingga mencakup 54 judul buku sejarah . Tidak hanya pelarangan yang dilakukan kejaksaan, tetapi juga pemusnahan dengan cara membakar buku-buku teks yang disita.

Selanjutnya, pada akhir 2009 Kejaksaan Agung melarang lima buku, diantaranya karya John Roosa, Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto (ISSI & Hasta Mitra, 2008) serta karya Rhoma Dwi Yulianti dan Muhiddin M Dahlan, Lekra tak Membakar Buku: Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965(Yogyakarata: Merakesumba, 2008). Buku-buku itu dilarang karena dianggap ‘dapat mengganggu ketertiban umum’. Kejaksaan Agung memonopoili definisi atas ‘ketertiban umum’ dan tidak merasa perlu membuktikan bahwa peredaran buku itu memang meresahkan masyarakat. Padahal buku-buku itu telah beredar selama satu tahun atau lebih tanpa menimbulkan gejolak sama sekali.

Pelarangan buku masih dapat terus terjadi di masa mendatang selama UU No. 4/PNPS/1963 terus dipertahankan. Pada awal Januari 2010, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengumumkan akan merekomendasikan pada Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran 20 judul buku.  

**th.erlijna**

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s